Seusai amanat Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Inspektur Ketenagalistrikan diamanatkan untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan keteknikan pada usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur ketenagalistrikan dapat melakukan inspeksi langsung objek instalasi tenaga listrik di lapangan, meminta laporan keteknikan terkait usaha penyediaan dan usaha jasa penunjang tenaga listrik serta melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan keteknikan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan Inspeksi Ketenagalistrikan dan berkedudukan di lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Inspeksi Ketenagalistrikan dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan ilmu ketenagalistrikan melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisis data  dalam rangka pengawasan keteknikan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Hasil inspeksi ketenagalistrikan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi atau kebijakan yang berkaitan dengan objek dan/atau permasalahan bidang ketenagalistrikan.