Knowledge Sharing IK Tahap 3 Tahun 2019: Regulasi dan Kebijakan Usaha Jasa Penunjang & Hubungan Komersial Ketenagalistrikan

JAKARTA - Pada Knowledge Sharing tahap 3 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019 yang dimoderatori oleh Butet Puspasari Indah Astiari, materi yang dibahas yaitu regulasi dan kebijakan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Hubungan Komersial Ketenaglistrikan. Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, namun apabila dalam pelaksaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), hal ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Disamping itu, guna menyederhanakan birokrasi dalam perizinan usaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian, pemerintah menerapkan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui Online Single Submisson (OSS), juga pengurusan izin usaha secara online ini bisa dimanfaatkan investor baik yang berstatus perseroan terbatas (PT), firma, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap/CV) koperasi, maupun perseorangan untuk perizinan usaha kecil dan menengah (UKM), ujar Irfan Kurniawan selaku Narasumber. 

Dari Subdirektorat Hubungan Komersial Ketenagalistrikan, terdapat beberapa isu strategis yang disampaikan oleh Lendra Ramayuni juga selaku Narasumber antara lain regulasi  Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), aplikasi monitoring P2TL (SILAMPU) berbasis online yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengawasan dan melihat perkembangan pelaksanaan P2TL yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), fasilitasi perselisihan antar pelaku usaha ketenagalistrikan dan fasilitasi perselisihan antara pelaku dan pengguna ketenagalistrikan, seperti adanya surat keberatan dari pengguna tenaga listrik atas temuan P2TL, dimana Ditjen Gatrik sebagai anggota Tim Keberatan (PLN dan perwakilan Pemerintah/Ditjen Gatrik dan atau Dinas ESDM) menfasilitasi dispute antara pelaku usaha dan pengguna tenaga listrik.

(AK)