Knowledge Sharing IK Tahap 2 Tahun 2019: Regulasi Lingkungan Ketenagalistrikan dan Kebijakan Tarif & Subsidi Listrik

JAKARTA - Dalam kegiatan penyediaan tenaga listrik tentu tidak luput dengan namanya pencemaran udara, limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terkait dengan sektor Ketenagalistrikan dikategorikan ke dalam limbah yang dihasilkan sumber spesifik umum antara lain Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan, Sludge dan filter cakes dari gas treatment, debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara, Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain limbah fly ash dan bottom ash, Pasir dari fluidized bed dan Sludge Instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sedangkan limbah untuk kategori yang dihasilkan sumber spesifik khusus adalah fly ash, bottom ash dan gypsum. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan pada Instalasi Penyediaan Ketenagalistrikan oleh Subdit Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, KESDM. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Adan Hasibuan selaku Narasumber pada kegiatan Knowledge Sharing Tahap 2 yang dilaksanakan di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan pada tanggal 24 April 2019. Adapun peran Inspektur ketenagalistrikan yang dapat dilakukan pada kegiatan Subdit Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan antara lain:

  • Memeriksa data pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada instalasi tenaga listrik.
  • Mengukur tingkat kebisingan pada instalasi tenaga listrik.
  • Mengukur jarak ruang bebas penyaluran instalasi tenaga listrik.
  • Mengawasi pelaksanaan inspeksi audit lingkungan pada instalasi tenaga listrik.
  • Mengawasi uji kualitas lingkungan pada instalasi tenaga listrik.
  • Menganalisa hasil pengujian emisi pada instalasi pembangkit tenaga listrik.
  • Menganalisis permasalahan teknis lingkungan instalasi tenaga listrik pada tahap konstruksi dan/atau operasi.

Pada kesempatan yang sama, Andrie Syatriawan selaku Narasumber juga menyampaikan beberapa output dari tugas dan fungsi Ditjen Ketenagalistrikan, KESDM c.q Subdit Harga Tenaga, antara lain draf regulasi Harga Jual dan Tarif/Subsidi, penetapan Tarif dan Subsidi (termasuk Tariff Adjustment), penetapan Susut Jaringan dan penetapan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Selain itu, kebijakan penerapan subsidi listrik tepat sasaran juga merupakan kegiatan yang terus di monitoring pelaksanaannya, dimana Komisi VII DPR telah menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu. Namun, apabila ada masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi tapi merasa dari sisi ekonomi berhak mendapatkan subsidi, maka pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui website “Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga”yang dapat diakses melalui alamat subsidi djk.esdm.go.id atau dengan cara menyampaikan pengaduan terkait penerapan Subsidi Listrik Tepat sasaran melalui kantor Desa dan Kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan / atau kantor kabupaten, kemudian oleh kecamatan atau kabupaten, pengaduan tersebut diteruskan ke Posko Pusat.

(AK)