BERITA TERBARU

Tim Penilai: Review dan Pleno Hasil Penilaian Angka Kredit Inspektur Ketenagalistrikan

Pondok Ranji – Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan melaksanakan review hasil penilaian Angka Kredit jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan periode pertama tahun 2019 dalam rapat pleno penilaian Angka Kredit yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Gedung Arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jl. Yaktapena Raya, Pondok Ranji, Tangerang Selatan (3/7). Angka Kredit Inspektur Ketenagalistrikan merupakan satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai dalam rangka pembinaan karier dan berkaitan tugas jabatan dibidang inspeksi ketenagalistrikan. Adapun unsur yang dinilai terdiri atas unsur utama (pendidikan, inspeksi ketenagalistrikan dan pengembangan profesi) dan unsur penunjang, dengan uraian yang secara rinci tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

Knowledge Sharing IK Tahap 3 Tahun 2019: Regulasi dan Kebijakan Usaha Jasa Penunjang & Hubungan Komersial Ketenagalistrikan

JAKARTA - Pada Knowledge Sharing tahap 3 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019 yang dimoderatori oleh Butet Puspasari Indah Astiari, materi yang dibahas yaitu regulasi dan kebijakan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Hubungan Komersial Ketenaglistrikan. Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, namun apabila dalam pelaksaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), hal ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

EVENT TERBARU

Knowledge Sharing: SCADA Control Centre

  • 17 Jul 2019
  • 13:30 - 15:30
  • Ruang Rapat Arismunandar, Lt. 4 Gdg. Utama Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta

Rapat Evaluasi Gangguan SUTT 150 kV Bintaro-Serpong

  • 04 Jul 2019
  • 09:00 - 12:00
  • Ruang Rapat Lt. 2, Gd. Utama, Ditjen Gatrik Jakarta